Faktakah.com, Sleman – Sebuah babak baru dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan transformasi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi dimulai di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada hari Minggu, 3 Mei 2026, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, memimpin prosesi peletakan batu pertama pembangunan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) DIY yang baru. Acara monumental ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan penanda komitmen Polri untuk menghadirkan pelayanan yang lebih prima, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pembangunan gedung Mapolda yang berlokasi di Jalan Bibis, Godean, Kabupaten Sleman, ini diyakini akan menjadi katalisator bagi perwujudan visi "Polri Presisi" (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Dengan infrastruktur yang modern dan terintegrasi, diharapkan kinerja kepolisian di wilayah istimewa ini dapat semakin optimal. Proyek ambisius ini juga mengusung semangat luhur budaya lokal dengan tema "Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono", yang secara harfiah berarti membangun kepolisian yang presisi demi menjaga keharmonisan alam semesta.
Momen bersejarah itu dimulai dengan kedatangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi proyek. Beliau disambut langsung oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Condrokirono, KPH Yudanegara, serta Kepala Kepolisian Daerah DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono. Kehadiran para pimpinan daerah dan tokoh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini menegaskan kuatnya sinergi antara lembaga kepolisian dan pemerintah daerah, terutama dengan entitas budaya Keraton yang memegang peran sentral di Yogyakarta.
Landasan pembangunan Mapolda DIY yang baru ini memiliki legalitas yang sangat kuat dan unik, berkat dukungan penuh dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Lahan yang akan menjadi lokasi markas kepolisian tersebut merupakan Tanah Kasultanan, yang statusnya telah diperkuat dengan penerbitan Surat Kekancingan. Surat Kekancingan ini secara resmi telah diserahkan kepada Polda DIY, menandakan persetujuan dan dukungan mendalam dari pihak Keraton terhadap proyek vital ini.
Penting untuk dipahami bahwa di DIY, status Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten memiliki kedudukan hukum yang istimewa, berbeda dengan kepemilikan tanah pada umumnya. Sebelumnya, penggunaan lahan ini kemungkinan didasari oleh Serat Palilah, sebuah bentuk izin penggunaan sementara. Peningkatan status menjadi Surat Kekancingan menunjukkan adanya pengukuhan hak pakai yang lebih permanen dan formal, mencerminkan kepercayaan serta kerjasama yang erat antara institusi Polri dan pihak Keraton dalam mendukung pembangunan fasilitas publik yang strategis. Sinergi ini merupakan refleksi nyata dari keistimewaan Yogyakarta, di mana nilai-nilai tradisional dan modernitas dapat berjalan seiringan.
Dalam rangkaian acara peletakan batu pertama, Kapolri Jenderal Sigit Prabowo juga mendapatkan penjelasan mendalam mengenai maket pembangunan dari Ir. Yohanes Pekik, seorang arsitek terkemuka dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Desain gedung baru ini tidak hanya mengedepankan aspek fungsionalitas dan modernitas untuk mendukung transformasi Polri Presisi, tetapi juga sangat memperhatikan konteks lingkungan dan budaya lokal. Perencanaan cermat ini mencakup perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, seperti integrasi dengan saluran irigasi yang ada di kawasan Godean, menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang harmonis dengan alam sekitar.
Visi "Polri Presisi" yang diusung dalam desain gedung ini mencakup penyediaan fasilitas yang canggih untuk mendukung pelayanan kepolisian yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini termasuk ruang kerja yang ergonomis, pusat data terintegrasi, fasilitas pelatihan modern, serta area pelayanan publik yang lebih nyaman dan mudah diakses. Harapannya, dengan fasilitas baru ini, anggota Polri dapat bekerja lebih efektif dan efisien, serta masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan secara langsung.
Proyek konstruksi yang dipercayakan kepada PT Adi Karya, salah satu perusahaan konstruksi milik negara yang terkemuka, diproyeksikan akan selesai pada bulan November 2026. Penunjukan kontraktor berpengalaman ini menjamin kualitas dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan standar yang diharapkan oleh institusi Polri dan masyarakat DIY. Keberadaan gedung baru ini diharapkan dapat menjadi pusat komando dan pelayanan kepolisian yang representatif bagi wilayah istimewa tersebut.
Puncak acara peletakan batu pertama ditandai dengan seremoni simbolis oleh Kapolri, didampingi oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Condrokirono, dan Kapolda DIY. Mereka secara bersama-sama meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya proyek konstruksi. Tak hanya itu, Jenderal Sigit juga menandatangani prasasti, sebuah monumen permanen yang akan menjadi penanda historis bagi proyek pembangunan Mapolda DIY yang baru ini.
Kehadiran para pejabat tinggi dari Mabes Polri turut mewarnai acara penting ini, menunjukkan dukungan penuh dari tingkat pusat terhadap inisiatif pembangunan di DIY. Di antara mereka tampak Asisten Logistik (Aslog) Kapolri Irjen Pol Suwondo Nainggolan dan Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. Tak hanya dari jajaran kepolisian, acara ini juga dihadiri oleh seluruh elemen Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY, termasuk Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono, serta para Bupati dan Walikota se-Provinsi DIY.
Kehadiran yang beragam ini, mulai dari kalangan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga seniman, menggarisbawahi bahwa pembangunan Mapolda DIY bukan hanya proyek institusional Polri, tetapi merupakan sebuah upaya kolektif yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Ini mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun masa depan Yogyakarta yang lebih aman, tertib, dan harmonis, sejalan dengan filosofi "Hamemayu Hayuning Bawono". Dengan demikian, pembangunan Mapolda DIY ini menjadi simbol nyata dari sinergi antara modernisasi pelayanan publik, pelestarian budaya luhur, dan komitmen terhadap keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
Sumber: news.detik.com
